BATAUGA, INFOBUSEL.COM – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buton Selatan sekaligus Pembina Posyandu, Hj. Sitti Norma Adios, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan Posyandu sebagai garda terdepan layanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya percepatan penurunan angka stunting.
Menurutnya, optimalisasi pelayanan Posyandu harus didukung oleh tim yang solid serta sinergi lintas sektor agar seluruh program berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pelayanan Posyandu harus berjalan dengan tim yang telah dibentuk. Ke depan kami berharap adanya masukan dan penguatan, sehingga setiap program benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Norma Adios kepada awak media, Kamis (5/2/2026).
Ia menjelaskan, Posyandu memiliki peran strategis dengan sasaran pelayanan mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita hingga lansia. Penguatan kapasitas kader di tingkat desa dan kelurahan, lanjutnya, akan terus dilakukan seiring dengan penerapan regulasi terbaru yang tengah disiapkan pemerintah.
Norma menegaskan, penurunan stunting tetap menjadi prioritas daerah, sejalan dengan arahan pemerintah pusat agar seluruh kabupaten/kota mampu menekan prevalensi stunting secara signifikan.
“Penanganan stunting akan terus kita optimalkan. Ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan harus kita tindaklanjuti secara konkret di daerah,” tegasnya usai menghadiri Rapat Advokasi Tim Pembina Posyandu Bidang Kesehatan Tahun 2026 yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Buton Selatan di Batauga.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DPMD Buton Selatan, Aston Zalim, menjelaskan bahwa rapat advokasi tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat komitmen, dukungan kebijakan, serta alokasi sumber daya dari para pemangku kepentingan, khususnya kepala desa dan lurah.
“Advokasi ini difokuskan pada penguatan integrasi layanan Posyandu, peningkatan kapasitas kader, serta pemenuhan sarana dan prasarana guna menjamin keberlanjutan pelayanan,” jelas Aston.
Ia menambahkan, sejumlah agenda prioritas yang didorong dalam forum tersebut meliputi penerapan Posyandu terintegrasi atau Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), peningkatan kompetensi kader melalui pelatihan berkelanjutan, serta penguatan dukungan anggaran dan fasilitas operasional di tingkat desa dan kelurahan.
Saat ini, jumlah kader Posyandu di Kabupaten Buton Selatan tercatat sebanyak 940 orang. Namun, masih terdapat empat desa dan enam kelurahan yang akan dikoordinasikan lebih lanjut guna memastikan pemerataan cakupan layanan di seluruh wilayah.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Buton Selatan, La Asari, mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 pemerintah daerah juga akan menjalankan Program Gerakan Orang Tua Asuh Atasi Stunting (GENTING). Program tersebut akan melibatkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam pengelolaan dana.
“Pelaksanaan program GENTING akan bekerja sama dengan Baznas. Dana yang terkumpul akan dikelola oleh Baznas secara kelembagaan, bukan secara perorangan, sehingga pengelolaannya lebih terstruktur dan akuntabel,” ujar La Asari.
Melalui penguatan kelembagaan Posyandu, peningkatan kapasitas kader, serta kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menargetkan layanan kesehatan masyarakat semakin merata dan berkontribusi nyata terhadap penurunan stunting di daerah. (Adm)
