BATAUGA, INFOBUSEL.COM – Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan mendapat sorotan tajam dari pihak legislatif. Lambatnya eksekusi pengisian jabatan definitif pada belasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituding menjadi pemicu utama rendahnya realisasi belanja modal yang berdampak langsung pada pembangunan daerah.
Ketua DPRD Buton Selatan, Dodi Hasri, secara blak-blakan mengkritik tata kelola birokrasi saat ini yang dinilainya mengalami kemunduran signifikan. Fenomena menumpuknya pejabat pelaksana tugas (Plt) di berbagai dinas krusial menjadi indikator nyata mandeknya reformasi birokrasi di tubuh eksekutif.
Dodi mengungkapkan, saat ini terdapat kurang lebih 11 OPD yang masih dipimpin oleh pejabat sementara. Padahal, pihak legislatif telah memberikan dukungan penuh dengan mengalokasikan anggaran sekitar Rp400 juta lebih untuk mempercepat proses assessment (penilaian kompetensi) guna menjaring pejabat definitif.
Namun, anggaran tersebut terkesan disia-siakan karena minimnya eksekusi. Lambatnya pengisian jabatan ini berujung pada lumpuhnya penyerapan anggaran operasional dan pembangunan daerah.
Hingga memasuki pertengahan tahun 2026, realisasi anggaran Kabupaten Buton Selatan tercatat baru menyentuh angka sekitar 31 persen.
Mirisnya, persentase tersebut didominasi oleh pengeluaran rutin, bukan pembangunan fisik yang menyentuh masyarakat.
“Manajemen ASN kita ini bukan melangkah ke yang maju. Pendapat pribadi saya, manajemen ASN kita ini semakin mundur banyaknya dinas yang di-Plt-kan,” ujarnya, Selasa (2/6/2026).
Menanggapi rapor merah dari DPRD, Sekretaris Daerah (Sekda) Buton Selatan, La Ode Harwanto, Ia memastikan bahwa proses assessment untuk mendefinitifkan para kepala dinas tidak akan mandek lebih lama lagi karena dijadwalkan berjalan pada bulan ini.
“Tadi itu kan sudah dijelaskan oleh pihak BKPSDM bahwa insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Juni ini. Insya Allah bulan Juli sudah ada hasilnya,” kata Harwanto.
Lebih lanjut, Harwanto menepis anggapan bahwa banyaknya status Plt mengganggu kinerja pelayanan publik. Pihak eksekutif mengklaim penunjukan para pejabat sementara tersebut sudah melalui pertimbangan matang yang berbasis pada kompetensi individual.
“Jadi yang kami tunjuk sebagai Plt itu kami yakini bahwa bisa melaksanakan tupoksi di OPD yang diampu meskipun hanya sebagai Plt,” tambahnya.
Kendati pihak eksekutif meyakini kapasitas para Plt tersebut mumpuni, publik kini menanti pembuktian di bulan Juli mendatang. Publik berharap pengisian jabatan definitif ini dapat segera mendongkrak serapan belanja modal yang saat ini masih memprihatinkan.
Adapun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Buton Selatan yang masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) diantaranya. Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Permukiman dan Perumahan.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Badan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, serta Rumah Sakit Umum Daerah. (adm).
