BUTON SELATAN, INFOBUSEL.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Selatan mendesak adanya perbaikan menyeluruh terhadap validitas data penerima bantuan sosial (bansos) yang dinilai carut-marut. Hal ini disampaikan lewat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang Aula, pada Kamis (28/9/2026).
Pasalnya, dalam rapat dengar pendapat dan pembahasan lintas instansi yang melibatkan Dinas Sosial serta Badan Pusat Statistik (BPS), ditemukan anomali data yang dinilai tidak masuk akal dan merugikan masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan uluran tangan pemerintah. Sorotan tajam ini mengemuka setelah terungkapnya sejumlah kasus salah sasaran dan lonjakan status kesejahteraan yang drastis pada data terpadu kesejahteraan sosial.
Salah satu kasus paling mencolok yang diangkat dalam pembahasan tersebut menimpa seorang warga penyandang disabilitas berat atau lumpuh di Desa Wakinamboro, Kecamatan Siompu, yang justru tercatat melompat ke desil atas. Kondisi kontras juga ditemukan pada sejumlah data lain di mana kalangan mampu justru masuk dalam kategori desil bawah, sementara warga rentan tereliminasi dari daftar penerima bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP).
Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan dari Partai Demokrat, Pomili Womal, mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam atas ketidakvalidan data tersebut. Ia menilai bahwa kekacauan data ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena berdampak langsung pada hak-hak dasar masyarakat, termasuk keberlanjutan pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu.

“Segera mungkin seluruh instansi yang berkaitan dan berkewenangan untuk ini, di bawah Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan, segera mereka turun melakukan verifikasi ulang. Sebab kalau dibiarkan berlarut-larut, kasihan,” ungkap Pomili Womal.
Dalam diskusi mendalam tersebut, Pomili Womal membeberkan bukti faktual berupa dokumen data kesejahteraan sosial yang menunjukkan lonjakan status desil (kelompok kesejahteraan sosial) yang tidak logis. Kasus nyata terjadi pada seorang warga bernama Adnan di Desa Wakinamboro, Kecamatan Siompu, yang mengalami kelumpuhan total dan tidak mampu berbuat apa-apa untuk mencari nafkah, namun justru tercatat dalam desil 8 kelompok masyarakat yang dikategorikan memiliki tingkat kesejahteraan relatif tinggi.

Kondisi ini memicu tanda tanya besar di kalangan legislatif mengenai profesionalisme petugas pendata di lapangan (PPL) serta sinkronisasi data antarinstansi. Ironisnya, di sisi lain, ditemukan pula anomali terbalik di mana warga yang memiliki kendaraan bermotor, mobil, hingga kepemilikan toko justru tercatat di desil rendah yang mengindikasikan status kemiskinan.
Menurut Pomili, berbagai alasan yang kerap dilontarkan oleh instansi terkait—seperti potensi pergeseran desil akibat pencatatan kepemilikan aset melalui pihak perbankan, sistem administrasi kendaraan di Samsat, atau pendataan keluarga oleh BKKBN—tidak sepenuhnya dapat menjelaskan anomali ekstrem seperti kasus warga lumpuh yang melompat langsung ke desil 8.
“Masa seorang lumpuh yang sudah tidak bisa berobat apa-apa, lalu dari desil nol menjadi desil 8, kan luar biasa ini ada buktinya,” bebernya.
Persoalan carut-marut data ini turut memicu perdebatan mengenai siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas validitas data tersebut. Di satu sisi, instansi teknis kerap beralasan bahwa proses pemutakhiran data dipengaruhi oleh banyaknya institusi yang melakukan survei atau verifikasi secara terpisah, mulai dari Dinas Sosial, BPS, hingga pendamping program sosial.
Di sisi lain, muncul pula pengakuan bahwa hasil sensus ekonomi terbaru terkadang belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal, sehingga masih menyisakan celah perbedaan yang signifikan. Pomili Womal menegaskan bahwa DPRD tidak bermaksud untuk menyudutkan salah satu pihak atau dinas tertentu.

Namun, akumulasi perbedaan data yang mencolok ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam verifikasi faktual di tingkat tapak. Keterlibatan banyak pihak tanpa koordinasi yang ketat justru kerap menghasilkan data yang melenceng jauh dari realitas sosial di lapangan.
Kondisi tersebut diperparah dengan dugaan adanya keterlibatan pihak ketiga atau penggunaan identitas warga dalam transaksi kepemilikan aset seperti kendaraan bermotor yang tercatat di Samsat, sehingga secara otomatis mendongkrak status ekonomi seseorang di dalam sistem database nasional, meskipun kondisi riil ekonominya berada di bawah garis kemiskinan.
Dampak langsung dari lonjakan desil yang tidak wajar ini dirasakan secara nyata oleh masyarakat kecil di akar rumput. Perubahan status kesejahteraan yang melonjak naik secara sepihak di dalam sistem sering kali berakibat fatal pada pencabutan hak-hak warga negara untuk mendapatkan program perlindungan sosial dan bantuan pendidikan.
Banyak anak dari keluarga prasejahtera yang mendadak gagal mendapatkan atau memperpanjang bantuan beasiswa pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) akibat status desil orang tua mereka yang berubah drastis di atas kertas. Padahal, secara faktual, kondisi ekonomi keluarga yang bersangkutan tidak mengalami perubahan apa pun dan tetap berada dalam kemelaratan.
Kasus yang menimpa warga lumpuh di Siompu tersebut menjadi cerminan buram dari lemahnya perlindungan sosial bagi warga sebatang kara yang tidak memiliki akses penopang hidup yang memadai. Situasi ini dinilai mencederai rasa keadilan sosial dan menuntut intervensi cepat dari pemerintah daerah agar warga yang benar-benar rentan tidak terabaikan oleh sistem administrasi.
Menanggapi berbagai temuan dan pengaduan masyarakat yang dihimpun melalui aliansi masyarakat serta forum resmi DPRD, lembaga legislatif Buton Selatan secara tegas mengeluarkan sejumlah rekomendasi penting. DPRD mendesak Pemerintah Kabupaten Buton Selatan melalui instansi berwenang untuk segera mengambil langkah taktis tanpa menunda-nunda waktu lagi.

Langkah konkret yang didorong adalah pembentukan tim terpadu untuk turun langsung ke lapangan guna melakukan verifikasi dan validasi ulang secara faktual. Verifikasi ini dinilai tidak boleh hanya mengandalkan data sekunder di atas meja, melainkan harus melibatkan aparat pemerintah desa, operator data desa, serta pendamping sosial seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang lebih memahami kondisi riil warganya di tingkat lokal.
Pelibatan pemerintah desa dan operator lokal dipandang mutlak karena mereka memiliki otoritas dan kedekatan emosional serta geografis untuk mengenali status sosial ekonomi warga secara objektif. Dengan demikian, kesalahan input data atau anomali kenaikan desil yang tidak masuk akal dapat segera dikoreksi sebelum berdampak lebih luas terhadap penyaluran bansos di masa mendatang.
Lebih lanjut, DPRD Buton Selatan memastikan akan terus mengawal proses perbaikan data ini hingga tuntas. Pengawasan ketat dilakukan agar setiap rupiah anggaran negara dan program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak, serta memulihkan hak-hak anak dari keluarga kurang mampu yang sempat terancam putus sekolah akibat karut-marut administrasi data kependudukan dan kesejahteraan sosial. (adm)
