BerandaADVETORIALDPRD Buton Selatan Genjot Tiga Perda Strategis: Harmonisasi Pilkades, Ketahanan Pangan Lokal,...

DPRD Buton Selatan Genjot Tiga Perda Strategis: Harmonisasi Pilkades, Ketahanan Pangan Lokal, hingga Perlindungan Warisan Budaya Masuk Tahap Akhir

BUTON SELATAN, INFOBUSEL.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Selatan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Banperda) terus menunjukkan produktivitas tinggi dalam mengawal dan memacu penyusunan produk hukum daerah yang responsif. Komitmen itu ditunjukkan dalam Seminar Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif DPRD Kabupaten Buton Selatan, Selasa, (13/10/2026).

Menjelang akhir tahun anggaran ini, Banperda DPRD Buton Selatan secara intensif menggodok tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) krusial yang menyangkut hajat hidup orang banyak sekaligus menjawab tantangan pembangunan jangka panjang di daerah otonom tersebut.

Ketiga regulasi strategis yang tengah digenjot pembahasannya meliputi penyesuaian aturan pemilihan kepala desa (Pilkades) pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, penguatan ketahanan pangan lokal guna menekan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap beras, serta payung hukum perlindungan dan pewarisan warisan budaya lokal bagi para pelaku seni, sanggar, dan komunitas budaya.

Ketua Banperda DPRD Buton Selatan, Darmani, dari Partai NasDem, mengungkapkan bahwa seluruh proses penyusunan ketiga Raperda ini telah melalui berbagai tahapan partisipatif yang ketat dan melibatkan unsur publik secara luas. Mulai dari pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) bersama pemangku kepentingan terkait, seminar awal, hingga forum seminar akhir yang baru saja rampung diselenggarakan. Kendati saat ini masih berstatus draf yang akan melalui serangkaian tahap krusial berikutnya.

seperti harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta pembahasan mendalam bersama pihak eksekutif—pihaknya optimis seluruh rangkaian regulasi tersebut dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) definitif paling lambat pada November tahun ini. Langkah taktis dan responsif ini diambil semata-mata untuk menjawab dinamika hukum nasional yang berkembang pesat di tingkat pusat, sekaligus menterjemahkannya ke dalam kebijakan daerah yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat Buton Selatan.

Sektor tata kelola pemerintahan desa, khususnya terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), menjadi salah satu fokus utama dalam agenda legislasi Banperda DPRD Buton Selatan tahun ini. Alasan utama di balik inisiatif penyusunan regulasi baru ini adalah adanya keharusan bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian struktural dan substansial pasca disahkannya perubahan undang-undang di tingkat pusat, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Darmani menjelaskan bahwa kehadiran undang-undang terbaru tersebut secara otomatis membuat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 yang selama ini menjadi pedoman pelaksanaan Pilkades di Buton Selatan menjadi tidak lagi sinkron. Oleh karena itu, langkah penyesuaian mutlak harus segera dilakukan agar pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat desa memiliki legitimasi hukum yang kuat dan selaras dengan norma hukum nasional.

“Tentu ini kita melakukan penyesuaian dari apa peraturan di atasnya pasca adanya perubahan perundang-undangan yang berada di level atas, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa,” Kata Darmani.

“Maka kemudian kami berinisiasi untuk segera menyesuaikan peraturan daerah yang sudah ada, yaitu Peraturan Daerah Nomor 16, yang memang yang sudah tidak apa lagi namanya, sudah tidak sinkron dengan peraturan di atasnya. Makanya perlu kita lakukan penyesuaian,” ujar Darmani,” lanjutnya.

Dinamika dan perdebatan panjang sempat mewarnai proses pembahasan di tingkat forum. Darmani memaparkan bahwa pada tahap pengusulan awal, tim perancang bersama forum diskusi sempat merumuskan regulasi ini sebagai Perda perubahan atas Perda Nomor 16.

Namun, melalui serangkaian pendalaman dalam tiga forum partisipatif FGD, seminar awal, hingga seminar akhir—disimpulkan bahwa perubahan yang terjadi terlampau mendasar sehingga diputuskan untuk menyusun sebuah produk hukum yang sepenuhnya baru. Dalam draf Raperda Pilkades yang baru tersebut, salah satu poin krusial yang diatur secara cermat adalah ketentuan mengenai gelombang dan tahapan pelaksanaan Pilkades.

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, pelaksanaan Pilkades dipersyaratkan untuk dibagi ke dalam maksimal empat gelombang. Menanggapi hal tersebut, Kabupaten Buton Selatan merumuskan kebijakan adaptif dengan menetapkan pelaksanaan Pilkades ke dalam dua gelombang utama demi efektivitas dan efisiensi anggaran daerah. Berdasarkan kesepakatan awal dalam draf yang dibahas, pelaksanaan kick-off Pilkades di Buton Selatan direncanakan mulai bergulir pada tahun 2027 untuk gelombang pertama, dan dilanjutkan pada tahun 2030 untuk gelombang kedua.

Kendati demikian, Darmani menegaskan bahwa angka tahun dan ketentuan tersebut masih berada dalam tahap draf dan belum menjadi keputusan final, mengingat masih terbukanya ruang perbaikan melalui mekanisme harmonisasi hukum serta pembahasan resmi bersama pihak eksekutif di DPRD Kabupaten Buton Selatan sebelum resmi ditetapkan.

Selain urusan tata kelola pemerintahan desa, Banperda DPRD Buton Selatan juga menginisiasi langkah progresif melalui penyusunan Raperda tentang Sumber Daya Pangan Lokal. Urgensi dari pembentukan regulasi ini didasari oleh kesadaran bersama bahwa isu ketahanan pangan merupakan agenda strategis nasional yang harus dijabarkan secara konkrit di tingkat daerah, seiring dengan masifnya program-program nasional di sektor pangan.

Di sisi lain, Kabupaten Buton Selatan memiliki potensi kekayaan sumber daya pangan lokal yang sangat melimpah, baik yang bersumber dari sektor kelautan maupun daratan agraris. Bahkan, terdapat sejumlah komoditas pangan unik khas daerah yang tidak dijumpai di wilayah lain, seperti komoditas lokal jero sompola serta berbagai hasil bumi andalan lainnya yang menjadi ciri khas identitas pangan lokal masyarakat setempat.

Melalui payung hukum Perda pangan lokal ini, pemerintah daerah diharapkan memiliki landasan yang kuat untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pangan lokal secara maksimal, yang pada gilirannya secara otomatis akan menekan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap komoditas beras.

Wilayah-wilayah seperti Batauga, Lapandewa, Batu Atas, hingga Pulau Siompu dikenal memiliki potensi besar dalam pengembangan tanaman ubi-ubian, di mana di beberapa wilayah tandus tertentu, ubi bahkan menjadi makanan pokok utama yang mampu bertahan dan tumbuh dengan baik. Secara praktis, Raperda ini dirancang untuk memuat norma-norma pengikat yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah daerah untuk mengarusutamakan pangan lokal dalam berbagai kegiatan resmi.

Salah satu instrumen kebijakan yang diintegrasikan secara khusus ke dalam draf Perda tersebut adalah penerapan program mandiri pangan lokal, termasuk gagasan pelaksanaan program khusus One Day No Rice (ODNR) secara berkala guna mendongkrak kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi beragam sumber karbohidrat non-beras lokal.

Sektor ketiga yang menjadi pilar penting dalam paket Raperda strategis Banperda DPRD Buton Selatan adalah perlindungan, pelestarian, dan pewarisan warisan budaya lokal. Isu ini diangkat menyusul masifnya aspirasi dan keresahan yang disuarakan oleh berbagai komunitas budaya, sanggar seni, dan para budayawan lokal yang selama ini kerap bergerak secara mandiri dengan keterbatasan sumber daya di lapangan, namun tetap konsisten menjaga marwah kebudayaan daerah.

Masukan-masukan konstruktif yang diserap dari komunitas seni tersebut telah ditampung secara komprehensif oleh tim perancang hukum untuk kemudian diintegrasikan kedalam norma-norma batang tubuh Raperda warisan budaya. Regulasi ini dirancang untuk memberikan kepastian berupa fasilitasi nyata dari pemerintah daerah guna mendukung denyut aktivitas pelestarian seni dan tradisi di Buton Selatan.

Meskipun secara eksplisit bentuk dukungan tersebut tidak dirumuskan dalam bentuk alokasi insentif tunai rutin bagi pengelola sanggar, arah kebijakan regulasi ini difokuskan pada pemberian fasilitas penyelenggaraan event kebudayaan, fasilitasi ruang ekspresi seni, hingga penyediaan bantuan fasilitas penunjang seperti peralatan musik tradisional dan sarana prasarana sanggar yang dibutuhkan oleh para pelaku seni.

Darmani menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh elemen masyarakat dan tim perancang yang telah mencurahkan pikiran dan gagasan terbaiknya. Seluruh aspirasi akar rumput tersebut telah berhasil dirumuskan menjadi draf regulasi yang komprehensif, yang diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan kultural di lapangan secara adil dan berkelanjutan.

Dengan sisa waktu menjelang target pengesahan pada bulan November tahun ini, Banperda DPRD Buton Selatan memastikan akan mengawal setiap tahapan lanjutan dengan cermat, mulai dari harmonisasi bersama Kementerian Hukum dan HAM hingga sidang paripurna penetapan bersama pihak eksekutif. Kehadiran tiga Perda strategis ini diyakini akan menjadi tonggak sejarah baru dalam memperkuat fondasi hukum, tata kelola pemerintahan, kemandirian pangan, serta identitas budaya Kabupaten Buton Selatan di masa depan.(adm).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

IKLAN

berita populer

Recent Comments