BerandaADVETORIALDPRD Buton Selatan Sorot Layanan Puskesmas Siompu Barat: Rujukan Berbelit dan Kendala...

DPRD Buton Selatan Sorot Layanan Puskesmas Siompu Barat: Rujukan Berbelit dan Kendala BPJS Jadi Perhatian

BUTON SELATAN, INFOBUSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka guna mengevaluasi kinerja layanan kesehatan di Puskesmas Siompu Barat. Pertemuan ini turut dihadiri oleh jajaran Dinas Kesehatan, manajemen RSUD, perwakilan BPJS Kesehatan, unsur pemerintah daerah, serta elemen masyarakat setempat.

Sorotan utama dalam forum tersebut mengarah pada lambannya prosedur rujukan medis. Kasus bermula ketika seorang warga yang meminta surat pengantar ke rumah sakit sempat ditolak dengan alasan keparahan penyakit yang dinilai belum mendesak, sehingga pasien hanya dibekali obat jalan.

Namun, sehari berselang, kondisi pasien justru memburuk hingga harus dilarikan ke IGD RSUD Palagimata dan menjalani operasi usus buntu darurat. Menanggapi insiden tersebut, Wakil Ketua DPRD Buton Selatan, Hasrul Saadi, menekankan agar tenaga medis tidak mempersulit birokrasi rujukan demi keselamatan jiwa pasien.

“Proses rujukan harus dipercepat. Ini menyangkut nyawa pasien. Apa pun alasannya, jika pasien membutuhkan rujukan, permudah, jangan dipersulit,” tandas Hasrul, Senin (21/9/2026).

Selain masalah rujukan, pihak legislatif juga menyoroti hambatan pelayanan bagi warga yang status kepesertaan BPJS Kesehatannya belum aktif. Hasrul menegaskan agar fasilitas kesehatan tingkat pertama tidak menolak pasien akibat kendala administrasi.

Menurutnya, aspek kemanusiaan dan penanganan medis harus diutamakan, sementara urusan pencocokan data atau administrasi dapat diselesaikan secara paralel.

Menanggapi hal tersebut, pihak Puskesmas Siompu Barat menjelaskan bahwa verifikasi data melalui Kartu Keluarga (KK) tetap diperlukan demi kepentingan klaim BPJS, meskipun penggunaan KTP secara prinsip telah mencukupi untuk akses layanan awal.

DPRD lantas meminta agar aturan dan syarat administrasi ini disosialisasikan secara transparan agar warga tidak kebingungan. Di sisi lain, pihak BPJS Kesehatan memastikan bahwa penanganan terhadap pasien yang menjadi sorotan telah merujuk pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Mewakili pihak eksekutif, Asisten III Setda Buton Selatan, Insanu, mengingatkan agar Puskesmas senantiasa mengedepankan empati dan kecepatan bertindak sebagai garda terdepan pelayanan publik.

RDP ini pun ditutup dengan komitmen bersama untuk memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Buton Selatan, khususnya dalam mempermudah akses rujukan dan memastikan setiap warga mendapatkan penanganan medis yang cepat, tepat, serta tanpa hambatan birokrasi yang berbelit.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

IKLAN

berita populer

Recent Comments