BerandaADVETORIALRapat Dengar Pendapat DPRD Buton Selatan: Momentum Rekonsiliasi Pucuk Pimpinan dan Komitmen...

Rapat Dengar Pendapat DPRD Buton Selatan: Momentum Rekonsiliasi Pucuk Pimpinan dan Komitmen Bersama Selamatkan Birokrasi Daerah

BUTON SELATAN, INFOBUSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton Selatan, menerima kedatangan massa dari Aliansi Masyarakat Barakati (AMB). Kehadiran mereka di gedung terhormat tersebut bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mendesak agar pihak legislatif segera mengambil langkah mediasi guna menyelesaikan konflik terbuka yang terjadi antara Bupati Muhammad Adios dan Wakil Bupati La Ode Risawal, yang dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas jalannya roda pemerintahan dan birokrasi daerah. Senin (19/10/2026).

Ketegangan di tingkat eksekutif ini dinilai sudah berada di ambang batas toleransi publik. Tidak sekadar menyoroti disharmonisasi hubungan pucuk pimpinan daerah, aksi demonstrasi tersebut juga membawa delapan poin tuntutan krusial yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan tata kelola pemerintahan.

Mulai dari isu sensitif dugaan ijazah palsu, carut-marutnya proyek pembangunan Kantor Bupati yang dinilai amburadul, hingga pemotongan hak-hak protokoler Wakil Bupati, semuanya disuarakan dengan lantang di bawah sorotan tajam para pengunjuk rasa.

Jenderal Lapangan AMB, La Ode Muryadi—yang akrab disapa dengan panggilan akrab La Marihi—dalam orasinya menegaskan bahwa aksi turun ke jalan ini murni didasari oleh niat kolektif demi menyelamatkan birokrasi daerah dari cengkeraman praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

“Sebagai wujud kepedulian terhadap jalannya birokrasi dan pengawasan anggaran, kami mendesak DPRD Buton Selatan mengambil sikap tegas. DPRD wajib membentuk Pansus atas persoalan ini. Jika tidak diindahkan, kami siap melayangkan mosi tidak percaya kepada lembaga DPRD Buton Selatan,” ujar Marihi.

Dinamika RDP yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Buton Selatan, Hasrul, menempatkan isu keretakan relasi antara bupati dan wakil bupati sebagai sorotan utama. Para peserta sidang berpandangan bahwa konflik laten tersebut telah memberikan dampak domino yang sangat merugikan, terutama terhadap mandeknya pelayanan publik serta tersendatnya roda pembangunan di bumi Buton Selatan.

Pandangan senada turut disuarakan oleh perwakilan massa lainnya, Gunawan. Dalam forum RDP tersebut, ia melayangkan kritik tajam agar para legislator tidak bersikap pasif atau tinggal diam melihat kondisi daerah yang kian memprihatinkan. Ia mendesak DPRD untuk memaksimalkan fungsi konstitusionalnya sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat atau “rumah curhat rakyat”.

“Kita mau cari apa kalau daerah terus dibiarkan? Jangan biarkan marwah lembaga ini tercoreng. DPRD harus hadir menjadi penengah dan menyelesaikan persoalan dua orang tua kita ini agar pemerintahan bisa berjalan normal kembali,” tegas Gunawan, menekankan pentingnya peran strategis legislatif.

Menanggapi desakan bertubi-tubi tersebut, Hasrul memberikan respons positif. Ia menyatakan bahwa unsur pimpinan DPRD segera mengagendakan pemanggilan resmi terhadap Bupati dan Wakil Bupati Busel. Hasrul secara terbuka mengakui bahwa isu disharmonisasi kepemimpinan ini telah menjelma menjadi keresahan kolektif yang menuntut penyelesaian cepat dan konkret.

“Kalau terkait pemanggilan beliau berdua, yang jelas kami di DPRD tetap akan agendakan. Paling tidak, dari unsur pimpinan sudah ada inisiatif untuk memperbaiki komunikasi awal agar hubungan mereka kembali harmonis,” jelas Hasrul.

Ia juga tidak memungkiri bahwa jalannya RDP sempat diwarnai dinamika politik yang cukup pelik, mengingat bola liar isu keretakan hubungan eksekutif ini telah menjadi konsumsi publik luas.

Dalam dokumen pernyataan sikap resmi yang diserahkan kepada dewan, AMB merinci delapan poin tuntutan utama yang menuntut tindak lanjut serius dari DPRD Buton Selatan.

Desakan Pansus Ijazah: Meminta DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelidiki dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Bupati Buton Selatan. Mediasi Pimpinan: Memanggil dan mempertemukan Bupati serta Wakil Bupati Busel untuk mengklarifikasi akar disharmonisasi yang berimbas pada diskriminasi hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemulihan Hak Wakil Bupati: Menuntut penegakan aturan atas hak-hak melekat Wakil Bupati—meliputi protokoler, ajudan, hingga kendaraan dinas—berdasarkan PP Nomor 109 Tahun 2000 dan UU Nomor 23 Tahun 2014. Evaluasi BKPSDM: Meminta pemanggilan Kepala BKPSDM Busel untuk mempertanggungjawabkan dugaan penyalahgunaan jabatan serta mutasi ASN yang dinilai menabrak prosedur.

Rehabilitasi ASN: Menuntut pemulihan dan pengembalian hak-hak mutlak bagi ASN yang terindikasi menjadi korban diskriminasi birokrasi. Kabel Bawah Laut: Mendesak realisasi visi-misi pembangunan jaringan kabel bawah laut dan listrik 24 jam untuk wilayah kepulauan (Kadatua, Siompu, dan Siompu Barat) melalui alokasi anggaran Rp8,6 miliar pada APBD Perubahan.

Audit Anggaran Kantor Bupati: Meminta pengusutan tuntas terhadap aliran dana pembangunan Kantor Bupati Busel yang bersumber dari anggaran TPAD Tahun 2024 dan diduga kuat sarat unsur KKN.​Pengawasan Proyek Fisik: Melakukan pengawasan secara ketat terhadap progres fisik pembangunan Kantor Bupati yang dinilai sangat lamban dan amburadul.

Menanggapi poin-poin tersebut, anggota DPRD Buton Selatan dari Fraksi PKB, Haslimin Hamsa, memberikan penjelasan bahwa sebagian tuntutan—seperti pengawasan proyek fisik dan penganggaran listrik kepulauan—sebenarnya sudah masuk dalam agenda dewan. Terkait usulan anggaran lampu 24 jam di Kadatua dan Siompu, ia bahkan memastikan pihaknya akan menekan pihak eksekutif secara maksimal pada pembahasan APBD Perubahan.

“Untuk poin 6, kita di perubahan ada anggaran Rp8,6 miliar untuk listrik 24 jam. Poin 4 dan 5 terkait BKPSDM juga bisa kita agendakan lewat rapat kerja gabungan. Tinggal poin-poin krusial lainnya yang menyangkut kebijakan pimpinan akan kita formulasikan bersama,” papar Haslimin.

Suara kritis juga datang dari Anggota DPRD Buton Selatan, La Ode Asmin. Ia menyoroti tajam persoalan disharmonisasi yang tak kunjung menemukan titik terang antara bupati dan wakil bupati. Menurutnya, persoalan serupa sejatinya sudah pernah dibahas dalam RDP pada bulan April lalu, khususnya yang menyangkut fasilitas kendaraan dinas dan sarana penunjang kerja.

Asmin menyayangkan sikap para pihak terkait yang belum mengimplementasikan komitmen tersebut secara optimal, hingga akhirnya memicu kerumitan baru di tengah masyarakat. Ia menilai langkah pemanggilan pimpinan daerah secara kelembagaan merupakan tindakan yang sah, konstitusional, dan sangat mendesak.

Lebih lanjut, Asmin turut mendorong partai-partai koalisi agar proaktif melakukan pendekatan silaturahmi guna mencairkan kebuntuan komunikasi politik di tingkat eksekutif. Ia menambahkan, kondisi disharmonisasi ini kerap membuat para anggota dewan merasa risih dan serba salah ketika melaksanakan agenda kunjungan kerja ke luar daerah.

“Inilah kira-kira yang perlu harus kita sampaikan kepada bupati dan wakil bupati. Kalau bisa sudahlah konflik-konflik ini. Bagaimana bisa kita jalan, kita bicara soal daerah ini, kita bangun daerah ini, biar daerah ini tumbuh maju. Jangan sampai kita terjebak pada konflik-konflik yang dibangun oleh pemimpin kita,” pungkasnya dengan nada penuh harap.

Menutup rangkaian RDP yang melelahkan namun produktif tersebut, sebuah dokumen kesepakatan resmi akhirnya ditandatangani bersama. Penandatanganan ini melibatkan pimpinan rapat, sejumlah anggota dewan yang hadir, serta perwakilan massa aksi sebagai wujud komitmen kolektif untuk mengawal proses rekonsiliasi serta perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan transparan di Kabupaten Buton Selatan. (adm).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

IKLAN

berita populer

Recent Comments